Fakultas Filsafat UGM yakni Alif Lukmanul Hakim ditunjuk oleh DIKTI untuk mewakili peserta Pelayaran Kebangsaan V yang berjumlah 147 orang (132 mahasiswa PTN/PTS dan 15 Taruna AKPOL, AD dan AL) mempresentasikan hasil rekomendasi pelayaran kepada instansi-instansi berikut : 
Dialog dengan Petinggi dan KRA LEMHANAS pada tanggal 23 Agustus 2005 pukul 09.00-12.00 WIB di Jakarta) 
Dialog dengan Fraksi PDIP DPR-RI tanggal 23 Agustus 2005 pukul 15.00 WIB di DPR-RI Jakarta) 
Dialog dengan Wakil Presiden Ri (diwakili oleh Deputi III Wapres bidang K3 Bapak Goenawan M) tanggal 24 Agustus di Istana Wakil Presiden pukul 14.00-16.00 WIB.  

Maksud dan tujuan dialog tersebut adalah untuk mengelaborasi kembali pemikiran tentang nasionalisme Indonesia (dalam bingkai filosofi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI) serta memperluas visi kebangsaan para Alumni Peserta Pelayaran Kebangsaan V/2005. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Alif Lukmanul Hakim dan delapan orang mahasiswa dari UNAIR, UNHAS, UI, UMY, ISI Denpasar, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Malang dan wakil dari AKPOL Semarang. mempresentasikan 5 topik utama yang dibahas selama pelayaran dengan rute Jakarta-Medan-Jakarta tanggal 10-22 Juli 2005. Adapun topik-topik yang dipresentasikan adalah : 
Multikulturalisme. 
Hubungan dana kerjasama antar etnik di Indonesia 
Kesadaran bersaudara antar umat beragama 
Kearifan lokal dan Demokrasi lokal. 
Aceh dalam perspektif mahasiswa Indonesia. 

Acara tersebut menurut semua pihak yang bertemu syukur Alhamdulillah berjalan sukses dan mendatangkan implikasi yang positif dan memberikan kontribusi yang besar bagi penyelesaian permasalahan bangsa serta institusi dan almamater Fakultas Filsafat dan Universitas Gadjah Mada yang diwakili. Adapun hasil-hasil konkret dari pertemuan dan dialog dengan berbagai institusi diatas adalah : 
Pihak-pihak yang berdialog bersepakat serta memiliki kesepahaman bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk meneguhkan kembali signifikansi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi keutuhan serta persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Meminta pemerintah untuk merealisasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20% sesuai amanat UUD 1945 dan APBN.  
Pentingnya penerapan konsep pendidikan berlandaskan pada semangat Etika Multikulturalisme dan menghargai kearifan-kearifan lokal (local wisdom) yang ada serta menjadikannya modal dasar dalam mebangun demokratisasi dan civil society di Indonesia. 
Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia perlu meneguhkan kembali semangat kebersamaan dalam kehidupan beragama dengan mengedepankan penghargaan terhadap inklusivitas, toleransi dan pluralisme dalam beragama. 
Pemerintah perlu untuk lebih memberikan prioritas kepada daerah-daerah tertinggal dan daerah rawan konflik serta rawan bencana secara lebih komprehensif dan berkeadilan . Diharapkan kegiatan yang diikuti selama 3 hari di Jakarta dapat bermanfaat dan memberikan dorongan bagi mahasiswa lain untuk ikut berperan serta dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang serupa maupun dalam kegiatan lainnya. Semoga bermanfaat serta pihak Fakultas Filsafat serta Universitas Gadjah Mada dan Pemerintah dapat menindaklanjuti hasil dari kegiatan ini.(admin-Fakultas Filsafat UGM)