Selamat Datang!

KONFLIK KEPENTINGAN PASCA BENCANA

By Alif Lukmanul Hakim on 09.13

Filed Under:

Oleh : Alif Lukmanul Hakim, S. Fil

Bencana alam merupakan salah satu fenomena alam, seperti badai, kekeringan, banjir, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor serta tsunami dan lain-lain. Kejadian-kejadian itu merupakan bagian dari proses alam. Mengapa kejadian-kejadian itu kita namakan “bencana”? Karena Ia – bencana – berlangsung di tempat-tempat atau daerah-daerah yang dihuni oleh manusia dan ada manusia yang terancam jiwanya, atau bahkan kehilangan jiwa, tempat tinggal dan sanak saudaranya. Setiap bencana yang terjadi inherent atau melekat didalamnya “kepentingan” yang dapat kita lihat dari sudut pandang beberapa kalangan yang terlibat dalam penanggulangan pasca bencana, contohnya : Kalangan Media massa, kalangan agamawan dan budayawan, kalangan politisi (aktor politik dan Pemerintah), kalangan atau pakar teknologi, dan lain-lain yang berkonteks-kan lokal, nasional dan global. 

Pertama, adalah Kalangan media massa, yang – “terkadang” -- dalam memandang manusia dan bencana selalu menempatkan bencana yang terjadi serta korban yang ada sebagai objek berita an sich. Motif pemberitaan seringkali hanya untuk kepentingan jurnalistik saja, yakni mendapatkan segment pasar yang luas dengan memperoleh berita yang up to date dan menarik. Media massa – “terkadang” -- hanya mengejar berita untuk berita itu sendiri, bukan untuk memberikan informasi yang bermanfaat, mendidik dan berguna bagi masyarakat. Kadang berita atau informasi yang sebenarnya buruk bisa menjadi berita atau informasi yang baik setelah dikemas dan melalui proses pencitraan oleh media massa (Bad news is a good news), atau bahkan sebaliknya. Substansi berita kadang menjadi kabur dan terdistorsi oleh kepentingan media massa. Media massa, contohnya, hanya membidik aspek kuantitatif dari bencana yang menimpa manusia. Jumlah korban berapa? Kerugian material berapa? Bagaimana cara mengganti kerugian material tersebut? Kesemua aspek kuantitatif itu – terkadang -- hanya menjadi stempel kebijakan bagi “proyek” Pemerintah. Media Massa, terkadang, tidak memberikan pemberitaan atau informasi yang sifatnya menyeluruh (baca : utuh). Media Massa, bahkan menjadi medan makna pertarungan antar ideologi – kapitalisme, sosialisme – dengan beragam motif yang menyertainya seperti, ekonomi, politik, dan sebagainya. Semuanya berakar pada adanya kepentingan yang melingkupi setiap pemberitaan atau informasi yang dikemas Media Massa.  

Kritik yang dapat diberikan terhadap bentukan filsafat tersembunyi yang terdapat dalam pandangan kalangan media massa adalah : Kalangan media massa hanya mementingkan aspek pragmatis saja. Atau bahkan terselip beragam selubung ideologis dalam setiap pemberitaan. Yang menjadi sasaran media massa hanyalah bagaimana memperoleh pemberitaan yang dapat meningkatkan rating bagi media elektronik atau oplah bagi media surat kabar. Sehingga fungsi utama media massa bagi sarana mendewasakan masyarakat serta memberikan pendidikan publik yang emansipatoris dalam pemberitaan dan informasi tidak mungkin akan tercapai. Padahal, seharusnya media massa dapat menjadi semacam ‘ruang publik’ (public sphere) dalam terminologi Habermas bagi pemberdayaan masyarakat, apalagi dalam konteks pasca bencana. Media massa harus mejadi “corong” atau “avant garde” bagi perubahan dan kemajuan.  

Kedua, adalah Kalangan agamawan yang memandang manusia dan bencana selalu berangkat dari pemahaman teologis yang melingkupinya. Hidup dan kehidupan pasti selalu berputar laksana sebuah roda yang selalu berputar, kadang ada di bawah dan kadang ada di atas. Filsafat organisme Henry Bergson kiranya dapat menjelaskan konsepsi ini dengan konsep ‘elan vitalnya’. Bencana yang menimpa manusia di posisikan sebagai sarana atau wahana refleksi diri – bukan hanya untuk korban bencana saja – untuk kita semua, agar mampu mengambil hikmah dan petunjuk dari bencana yang menimpa. Refleksi keagamaan – yang menyentuh semua dimensi kehidupan manusia-- menjadi pandangannya yang paling utama dalam memandang bencana yang menimpa umat manusia. Refleksi keagamaan ini menyentuh dimensi universal dari agama, yakni Kemanusiaan, yang tak membeda-bedakan asal suku, bangsa, agama, budaya dan latar belakang lainnya dari manusia korban bencana. Bencana – oleh kalangan agamawan – selalu dijadikan pijakan awal atau napak tilas kita bersama untuk bersatu padu menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik pasca bencana, namun masih dalam perspektif sederhana, yakni kita harus menerima dengan pasrah cobaan tau musibah dari Tuhan yang berbentuk bencana alm dan sebagainya. Kritik yang dapat diberikan terhadap pandangan kalangan agamawan dalam menyoroti masalah manusia dan bencana adalah : Kalangan agamawan masih melihat bencana yag menimpa manusia hanya dalam perspektif teologis saja, tidak mencoba memandangnya lewat perspektif atau analisis lain yang lebih emansiptoris dan programatik.

Ketiga, adalah Kalangan budayawan yang memandang bencana yang menimpa manusia, berpandangan bahwa manusia sebagai mahluk budaya (homo sapiens dan homo ludens) harus senantiasa berkarya walaupun bencana datang menimpa. Bencana oleh kalangan budayawan dijadikan wahana bagi penciptaan kreativitas dan inovasi baru bagi manusia untuk bangkit mempertahankan kebudayaan dan peradaban masyarakat yang telah ada, atau bahkan bangkit untuk menciptakan kebudayaan dan peradaban yang lebih maju pasca bencana demi kemaslahatan manusia. Bencana bagi kalangan budayawan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal bagi sesuatu kebudayaan dan peradaban manusia yang lebih baik. Menurut mereka, hidup dan kehidupan adalah sebuah proses menjadi (becoming) yang tak pernah akan berhenti bagi manusia. Kritik yang dapat diberikan terhadap kandangan kalangan budayawan dalam memandang manusia dan bencana adalah : Pandangan kalangan budayawan masih berada dalam level abstraktif dan belum sampai atau dilandingkan dalam level praxis dengan memberikan panduan atau petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Kalangan budayawan seharusnya mencoba untuk memotret manusia dan bencana dalam konteks Filsafat manusia, yakni mencoba memahami manusia dalam dimensinya yang komprehensif (baca: utuh).
 
Ketiga, adalah Kalangan atau pakar teknologi yang memandang bencana yang menimpa manusia dari sudut pandang teknologi. Bahwa, teknologi harus dimanfaatkan oleh manusia untuk meminimalisir dampak atau ekses negatif dari bencana bagi manusia. Teknologi jangan sampai menjadi faktor pendukung utama rusaknya keseimbangan alam dan menyebabkan bencana, melainkan harus memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi hidup dan kehidupan manusia yang lebih manusiawi. Teknologi juga – yang hanya otonom dalam dirinya sendiri -- jangan sampai malah mengendalikan manusia atau bahkan memperbudak manusia, namun harus diarahkan untuk penanggulangan bencana yang bersifat menyeluruh dan harus tetap memperhatikan sisi manusiawi ketika sudah dipergunakan manusia. Keberadaan teknologi sangat berjalin-kelindan dengan kelestariaan alam raya kita, karena itu sudah seharusnya kita mampu menghasilkan kemajuan yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan bukan malah menghasilkan kemajuan yang merusak kehidupan manusia dan alam semesta. Sudah tiba waktunya kita menghentikan penebangan dan penggundulan hutan secara liar dan membabi-buta tanpa memperhatikan kelestarian ekosistem. Bencana longsor dan banjir bandang di Jember, Sinjai, Sulut dan Gorontalo serta Kalimantan Selatan menjadi bukti kelalaian kita menjaga kelestarian ekosistem. Kritik yang dapat diberikan : Teknologi dalam pandangan eksponen “Mazhab Frankfurt” Max Horkheimer jangan hanya mementingkan rasio dalam tujuannya yang insrumentalis saja, melainkan harus diarahkan untuk memanusiakan manusia dan menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. Teknologi harus selalu dikendalikan oleh manusia dan perkembangannya harus selalu relevan dengan nilai-nilai normatif dari kebudayaan.  

Terakhir, adalah Kalangan politisi, dapat kita pilah menjadi dua jenis, yaitu aktor politik dan birokrat atau pemerintah. Kalangan aktor politik seringkali memanfaatkan bencana yang menimpa manusia sebagai sebuah “komoditas politik” an sich yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Sedangkan pemerintah selalu menjadikan bencana sebagai sebuah ajang bagi-bagi “proyek” yang dibungkus dalam topeng bantuan bagi korban bencana. Bencana seringkali ditempatkan sebagai sebuah kejadian insidental dengan alokasi dana bantuan yang insidental pula. Sehingga dana penaggulangan bencana seringkali sangat pas-pasan sekali. Celakanya, untuk konteks Indonesia kini, bencana yang terjadi malah dijadikan justifikasi pemerintah untuk kembali berutang kepada lembaga utang dunia, seperti Bank Dunia, CGI dan sebagainya. Padahal, sudah menjadi rahasia umum, utang negara kita sudah menggunung dan kita pun sudah tidak sanggup lagi membayarnya. Apakah kita akan membiarkan anak dan cucu kita kelak yang menanggung penderitaan akibat utang tersebut? Seharusnya lembaga donor tersebut bukan memberikan utang untuk penanggulangan bencana, melainkan memberikan bantuan yang sifatnya murni untuk kemanusiaan. Disinilah kemampuan diplomasi dan lobi dari pemerintah kita sedang diuji apakah mampu untuk mengetuk dunia internasional agar memberikan bantuan bagi penanggulangan bencana yang murni bersifat bantuan kemanusiaan, bukan dalam bentuk utang. Kalangan politisi menjadikan bencana yang menimpa manusia sebagai medan makna politik yang sarat dengan “kepentingan-kepentingan politik” atau menjadikan bencana sebagai sebuah komoditas untuk tujuan pragmatis tertentu. Kritik yang dapat diberikan : Kalangan politisi hanya melihat manusia dan bencana dalam dimensi yang masih parsial saja. Kebijakan hanya ditempatkan dalam perspektif politik saja. Padahal, seharusnya sebuah kebijakan mampu mengcover semua kejadian yang ada dan yang mungkin terjadi. Political Will dari kalangan politisi – aktor politik dan terutama pemerintah – seharusnya ditempatkan untuk membela kepentingan seluruh rakyat dan bukan untuk kepentingan politik sesaat semata.

Semua paparan diatas sebenarnya mengandung kata kunci, yaitu : pada setiap bencana yang terjadi dan menimpa manusia pasti selalu disertai oleh “kepentingan” walaupun dengan dalih untuk menolong korban bencana sekalipun, dari kalangan manapun bantuan itu berasal, dan bahkan menurut Juergen Habermas – seorang filsuf Jerman terkemuka -- alam itu sendiri memiliki kepentingan bukan?

0 komentar for this post